Reformasi Perlindungan Sosial, Penerima Bansos Bakal Dirombak

Reformasi Perlindungan Sosial, Penerima Bansos Bakal Dirombak

Reformasi Perlindungan Sosial, Penerima Bansos Bakal Dirombak

Reformasi Perlindungan Sosial, Penerima Bansos Bakal Dirombak – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Dalam sistem tersebut, pemerintah bakal merombak data penerima bansos.

“Time frame sudah terbentuk oleh Bappenas sampai 2024. Kita menyadari memang ada hal yang perlu kami perbaiki dalam hal data ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” kata Suharso dalam konferensi pers yang akan kami siarkan dalam channel Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

1. Data dalam program bansos adalah keniscayaan

Melansirkan oleh testyfesty.com Suharso menyampaikan data merupakan keniscayaan yang tidak bisa terhindar dan menjadi faktor penting dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program bansos.

Seperti kita ketahui bahwa ada dua hal yang terkait dalam sistem perlindungan sosial. Pertama ada bansos yang sifatnya pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat atau warga negara tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran.

Kedua adalah jaminan sosial. bilamana ada manfaat yang  peroleh oleh setiap masyarakat, setiap warga negara sepanjang mereka ikut serta membayar iuran.

Untuk jaminan sosial, Suharso menyadari bahwa tidak semua warga negara Indonesia punya kemampuan untuk memenuhi persyaratan. Dari sisi lain, masih ada masyarakat yang belum tepat sasaran dalam menerima bansos.

“Ke depan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain. Hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini, untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ucap dia.

Suharso menyampaikan data merupakan keniscayaan yang tidak bisa terhindari dan menjadi faktor penting dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program bansos.

Seperti kita ketahui bahwa ada dua hal yang terkait dari dalam sistem perlindungan sosial. Pertama ada bansos yang sifatnya pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat atau warga negara tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran.

Kedua adalah jaminan sosial,  yang mana ada manfaat yang memperoleh oleh setiap masyarakat, setiap warga negara sepanjang mereka ikut serta membayar iuran.

Untuk jaminan sosial, Suharso menyadari bahwa tidak semua warga negara Indonesia punya kemampuan untuk memenuhi persyaratan. Dari sisi lain, masih ada masyarakat yang belum tepat sasaran dalam menerima bansos.

“Ke depan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain. Hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini, untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ucap dia.

2. Pemerintah bakal andalkan data digital

Ke depannya pemerintah bakal mengoptimalkan akurasi data melalui data digital yang akurasinya tinggi. Kedua, pemerintah akan menyusun kembali program-program bansos yang ada dalam jumlah kementerian/lembaga agar bisa terintegrasikan.

“Jadi bansos itu supaya efektif agar program yang tersedia dalam berbagai K/L kita uji kembali dalam kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Jadi Bappenas akan jadi tugas oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini,” ungkap dia.

3. Pemerintah berupaya menekan kemiskinan lewat perlindungan sosial

Melalui perbaikan sistem perlindungan sosial ini, lanjut Suharso, pemerintah akan berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem. Saat ini, kemiskinan ekstrem Indonesia masih berada dalam 2,5 persen sampai 3 persen. Lewat perlindungan sosial, Presiden Jokowi berharap kemiskinan ekstrem bisa terpangkas hingga 0 persen dalam 2024.

“Bagaimana caranya? Dengan memfokuskan program bansos sedemikian rupa, dengan kelompok sasaran yang masuk basket rentan dan miskin kronis. Sehingga penurunan kemiskinan bisa kita capai,” ujarnya.

Comments are closed.