Catatan Setahun Luhut Menjabat di Era Jokowi-Ma’ruf Amin

Catatan Setahun Luhut Menjabat di Era Jokowi-Ma’ruf Amin

Catatan Setahun Luhut Menjabat di Era Jokowi-Ma’ruf Amin

Catatan Setahun Luhut Menjabat di Era Jokowi-Ma’ruf Amin – Sosok Luhut Binsar Pandjaitan bukan nama asing pada pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Luhut, merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi.

Buktinya, pada periode kedua mantan Wali Kota Solo itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Luhut tetap terdapuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Meski sudah enam tahun menempati jabatan itu, ini menjadi tahun pertamanya pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, pada jilid pertama pemerintahan Jokowi, Luhut juga sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia pada 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Lalu pada 12 Agustus 2015, ia mentunjuk Jokowi masuk Kabinet Kerja dengan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Selama menjadi salah satu pembantu Jokowi pada pemerintahan, Luhut kerap menganggap sebagai tokoh yang berperan sentral. Berbagai pernyataan dan kebijakannya pun tak lepas dari pro-kontra. IDN Times merangkum sejumlah catatan mengenai kebijakan Luhut kontroversial pada tahun pertama jilid kedua pemerintahan Jokowi.

1. Kebijakan soal ojol yang bikin bingung saat PSBB

Pada periode April 2020, Luhut menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan menggantikan Budi Karya Sumadi yang saat itu sedang sakit karena COVID-19. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menurunkan laju penyebaran virus corona pada Ibu Kota.

Terlansirkan dari https://christian-mommies.com/ .Saat itu, Luhut merilis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang salah satu poinnya adalah mengizinkan ojek online beroperasi. Beleid itu pun menjadi perdebatan lantaran bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam Permenkes tersebut tertuang bahwa sepeda motor berbasis aplikasi mengatur bahwa layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, bisa beroperasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.

Gegara aturan itu, Luhut tertuding tak sejalan dengan kebijakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga mengeluarkan aturan PSBB DKI Jakarta yang senada Permenkes.

Luhut pun menjawab polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa aturan itu berlaku pada seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat membebaskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhannya.

“Itu kan gak ada polemik. Itu kan buat untuk seluruh Indonesia, sehingga pemda bisa mengatur kebutuhannya. Misalnya DKI Jakarta kalau gak membolehkan ya itu urusan ia. Pekanbaru ia membolehkan dengan mengacu Permenkes ya boleh juga,” kata Luhut.

2. Pembatasan waktu pelarangan mudik pada sejumlah sektor transportasi

Setelah reda polemik tentang Permenhub yang mengatur soal ojek online, publik kembali membuat bingung soal Permenhub tentang pelarangan mudik. Awalnya aturan pelarangan mudik sudah terhituangkan dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Permenhub tersebut telah  pada tetapkan pada 23 April 2020. “Pengaturan tersebut yaitu berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020,” kata Adita.

Larangan mulai berlaku pada 24 April-31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 24 April-15 Juni 2020. Untuk kereta api, 24 April-8 Juni untuk kapal laut, dan 24 April-1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

Untuk sektor transportasi udara, Kemenhub memutuskan untuk menutup seluruh penerbangan dalam dan luar negeri. “Bahwa larangan melakukan perjalanan pada dalam negeri maupun luar negeri. Baik transportasi udara berjadwal maupun carter dari 24 April sampai 1 Juni 2020. ” kata D’irjen Perhubungan Udara Novie Riyanto dalam video conference, Kamis (23/4).

Kebingunan publik muncul, karena pada Jumat (24/4), masih ada penerbangan domestik yang melayani. Penerbangan internasional juga tetap akan beroperasi, khususnya untuk melayani warga negara asing yang akan kembali ke negaranya dan WNI yang akan kembali ke Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan pandemik corona.

Pada hari itu, Kemenhub pun mengubah batas waktu pemberlakuan larangan. “Adapun setelah melakukan evaluasi, maka berlakunya peraturan akan sama untuk semua moda transportasi. Yaitu pada 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020, dan akan perpanjang jika terperlukan,” tutur Adita.

Comments are closed.