Fakta-fakta Kemudahan Bisnis dan Investasi Pada RI yang Tertinggal Jauh

Fakta-fakta Kemudahan Bisnis dan Investasi Pada RI yang Tertinggal Jauh

Fakta-fakta Kemudahan Bisnis dan Investasi Pada RI yang Tertinggal Jauh

Fakta-fakta Kemudahan Bisnis dan Investasi Pada RI yang Tertinggal Jauh – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah tersahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (4/10/2020). Terlepas dari polemik yang menyelimutinya, beleid tersebut menilai bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemudahan bisnis pada Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB).

Tak dapat pungkiri kemudahan berbisnis pada Indonesia saat ini mandek pada peringkat 73 dunia dan 6 pada ASEAN. Pada saat pemerintah ingin meningkatkan investasi ke dalam negeri, justru kemudahan berbisnisnya masih belum cukup untuk semakin meyakinkan investor.

Melansikan dari canoecreekgolf.com .Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business adalah suatu indeks yang terbuat oleh Bank Dunia. Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik.

Penelitian empiris yang terdanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari terbuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah besar.

Fakta-fakta peringkat kemudahan bisnis dan investasi asing langsung pada Indonesia.

1. Ada 10 indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis

Perlu mengetahui , ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga mengenal dengan istilah Ease of Doing Business. 10 indikator tersebut adalah:

  • Pengurusan berbagai perizinan yang perlu melakukan untuk memulai usaha.
    Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
  • Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
  • Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
    Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang menjamin dan kedalaman informasi kredit.
  • Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
  • Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
  • Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.
  • Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
  • Perlindungan bagi pemegang saham minoritas pada suatu negara.

Kemudahan berbisnis dapat terukur sejak akan mulainya suatu bisnis, sampai dengan apabila suatu bisnis berjalan tidak sesuai dengan rencana, Yang mana mengalami masalah atau kesulitan. Salah satu permasalahan atau kesulitan tersebut yang terjadi adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar atau gagal bayar atas kewajiban atau utang-utangnya kepada kreditur.

Oleh karenanya, untuk tetap dapat mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan dapat tetap bertahan, maka negara harus menyediakan ketentuan kebangkrutan atau kepailitan yang efisien dengan proses cepat dan berbiaya murah.

Ketentuan kepailitan harus memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dan debitur secara seimbang. Proses kepailitan juga dapat meningkatkan harapan nilai pengembalian yang wajar bagi kreditur dan debitur. Dan yang terpenting adalah untuk menyelamatkan bisnis yang masih memiliki harapan untuk hidup, yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Kemudahan berbisnis Indonesia pada peringkat 73 dunia, kalah dari Singapura ke peringkat 2 dunia

Singapura tercatat berada pada peringkat 2  dunia atau peringkat 1 pada ASEAN pada tahun 2019, sedangkan Indonesia tercatat pada peringkat 73 pada dunia atau peringkat 6 pada ASEAN. Sedangkan peringkat terakhir pada ASEAN menempati oleh Laos. Laos konsisten dari tahun 2010 sampai 2019 selalu menempati peringkat terakhir.

Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari 2010 sampai 2019. Di 2010, Indonesia berada di peringkat 126, tapi di 2019 sekarang indonesia berada di peringkat 73. Riset Bank Dunia menyebutkan, perusahaan yang beroperasi di negara berkembang kesulitan membayar upah minimum karena rasionya terlalu tinggi jika dibandingkan dengan median laba yang dibukukannya. Hal serupa tidak terjadi di negara maju. Ini bisa menjadi alasan bahwa peringkat ease of doing business negara-negara berkembang di ASEAN cenderung stagnan.

Ada beberapa hal yang menjadikan Singapura menjadi negara terbaik pada ASEAN dalam hal indeks kemudahan berbisnis. Singapura dapat secara konsisten mencapai skor yang baik dalam hal risiko politik, produktivitas tenaga kerja, kualitas hidup, pajak yang atraktif, infrastruktur, dan efisiensi birokrasi.

3. Indonesia di peringkat kedua ASEAN soal besaran Foreign D’irect Investment, tetap kalah dari Singapura

Meski kemudahan berbisnis tertinggal jauh dari Singapura, namun dalam hal investasi langsung, Indonesia tidak tertinggal jauh.

Singapura lah yang tercatat menerima Foreign D’irect Investment terbesar. Berdasarkan Singapore Department of Statistics (DOS), Amerika Serikat adalah negara yang memberikan FDI terbesar kepada negara tersebut.

Indonesia tercatat menempati peringkat kedua penerima FDI terbesar pada antara negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BKPM, Indonesia mendapat FDI terbesar dari Singapura.

Sementara itu negara-negara yang berada pada bawah rata-rata adalah Malaysia, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Brunei.

Comments are closed.